Pada 18 September 2026, Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland mengumumkan tercapainya kesepakatan untuk memperkuat keamanan di Greenland dan kawasan Arktik–Atlantik Utara. Kesepakatan tersebut akan memberikan AS akses keamanan dan militer jangka panjang di Greenland, termasuk hak untuk memperluas kehadiran militernya dan melakukan aktivitas penerbangan. Greenland sendiri tetap berada dalam wilayah Kerajaan Denmark, sementara implementasi kesepakatan masih membutuhkan proses parlementer sebelum berlaku.

Dilansir Reuters, kesepakatan tersebut memungkinkan AS untuk mengembangkan kehadiran militer yang lebih besar di Greenland, sekaligus mencegah negara-negara yang dianggap sebagai adversary AS membangun pangkalan atau melakukan investasi sensitif di wilayah tersebut tanpa persetujuan AS. Reuters juga melaporkan bahwa kesepakatan ini tidak memiliki batas waktu, sehingga memberikan dasar bagi kehadiran keamanan AS dalam jangka panjang.

Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa kesepakatan tersebut akan memungkinkan AS memperluas kehadiran militernya di Greenland. Pemerintah Denmark dan Greenland menekankan bahwa perjanjian tersebut tetap mengakui kedaulatan dan integritas wilayah Kerajaan Denmark. Kesepakatan ini rencananya akan ditandatangani oleh ketiga pemerintah pada pekan depan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, sebelum menjalani prosedur parlementer yang diperlukan.

Associated Press (AP) melaporkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi selama berbulan-bulan antara AS, Denmark, dan Greenland. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi keamanan di kawasan Arktik sekaligus meningkatkan military footprint AS di Greenland. Bagi NATO, perkembangan ini penting karena Greenland memiliki posisi strategis dalam pertahanan Amerika Utara dan keamanan Arktik

DispenAL

 JAKARTA — Kapal induk milik Angkatan Laut Italia, ITS Giuseppe Garibaldi, akhirnya tiba di perairan Indonesia setelah berlayar dari Italia pada 24 Agustus 2026. Kapal perang bersejarah ex-Italia tersebut kini tengah melanjutkan pelayaran menuju Jakarta dan dijadwalkan tiba di Ibu Kota pada Jumat, 18 September 2026.

Memasuki Perairan ALKI I, kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi mendapat pengawalan langsung dari dua fregat kelas Brawijaya milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321. Kehadiran dua kapal perang tersebut menambah kesan istimewa dalam pelayaran  menuju perairan Jakarta, Kamis (17/9).

Setibanya di Jakarta, ITS Giuseppe Garibaldi rencananya akan disambut oleh Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Kehadiran Kapal induk ini menjadi bagian dari kerja sama dan berperan dalam memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus mendukung pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi situasi darurat, penanggulangan bencana, serta misi-misi kemanusiaan.

Kehadiran kapal induk Italia di Tanah Air juga menjadi momentum penting bagi TNI AL untuk memperluas pengalaman dalam pengoperasian dan pemanfaatan kapal berkemampuan besar untuk berbagai kebutuhan. Di tengah meningkatnya tantangan bencana dan kebutuhan respons kemanusiaan, kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi membawa pesan bahwa kekuatan maritim tidak hanya hadir untuk menjaga pertahanan, tetapi juga dapat dikerahkan untuk membantu masyarakat dalam situasi krisis.

Sumber: DispenAL

First Steel Cutting menjadi proses awal antara PT PAL Indonesia dan Naval Group untuk memasuki tahap implementasi, setelah melalui sejumlah proses pra-production meliputi proses Qualification Section untuk memastikan kesiapan fasilitas, sistem produksi, serta kompetensi sumber daya manusia sesuai standar internasional Naval Group.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia. "Hari ini bukan hanya tentang dimulainya pembangunan sebuah kapal selam. Hari ini adalah momentum ketika Indonesia membuktikan bahwa kita mampu membangun kemampuan strategis nasional secara berkelanjutan. Yang sedang kita bangun bukan hanya sebuah platform pertahanan, tetapi juga kompetensi engineer Indonesia, penguasaan teknologi, serta ekosistem industri yang akan menjadi fondasi bagi pembangunan kapal selam generasi berikutnya" ungkapnya.

Program Kapal Selam Scorpène® merupakan salah satu proyek strategis nasional yang tidak hanya memperkuat kesiapan operasional TNI Angkatan Laut, tetapi juga menjadi katalis dalam membangun ekosistem industri pertahanan nasional. 

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan kapal selam pertama di Indonesia merupakan tonggak bersejarah, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga di kawasan ASEAN. 

"Dari awal di Indonesia, bahkan mungkin di negara-negara ASEAN, kita menjadi yang pertama membangun kapal selam di dalam negeri. Ini merupakan suatu hal yang sangat positif. Harapan kita, kemampuan ini terus berkembang sehingga industri pertahanan perkapalan nasional dapat dibangun oleh putra-putri Indonesia dengan kemampuan bangsa sendiri. Ke depan, kita harus semakin mandiri dalam pembangunan kapal atas air, kapal selam, maupun alutsista lainnya. Kementerian Pertahanan juga memberikan dukungan penuh, termasuk dalam aspek penganggaran, agar cita-cita kemandirian industri pertahanan ini dapat terus diwujudkan” ujarnya

Melalui program transfer teknologi yang mencakup berbagai disiplin, mulai dari Hull Outfitting, Mechanical Machinery, Electrical System, Weapon System, hingga tahapan Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT), Indonesia memperluas penguasaan kompetensi strategis yang sebelumnya belum dimiliki secara utuh.

Sebagai simbol dimulainya era baru pembangunan kapal selam nasional, First Steel Cutting Program Kapal Selam Scorpène® menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang terus memperkuat kapasitas industri pertahanannya melalui kolaborasi internasional yang menghasilkan transfer pengetahuan, penguasaan teknologi, dan peningkatan kapabilitas nasional. Momentum ini bukan sekadar awal pembangunan sebuah kapal selam, melainkan awal dari perjalanan Indonesia dalam membangun masa depan industri pertahanan yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat.

JAKARTA – Lembaga KERIS secara resmi mengumumkan jajaran mitra media yang akan mendukung penuh pelaksanaan forum strategis bertajuk "Advancing Indonesia's Defense Capabilities Through Unmanned Systems". Forum strategis ini merupakan bagian dari perhelatan The 4th Indonesia Drone Expo (IDE) 2026. Sebagai platform yang menaruh perhatian besar pada dinamika keamanan global dan teknologi militer. Jurnalhi dengan bangga mengumumkan keterlibatannya sebagai Media Partner resmi dalam acara ini.

Indonesia Drone Expo 2026 kembali mengukuhkan posisinya sebagai pameran teknologi drone dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) terbesar di Tanah Air. Lebih dari sekadar pameran, IDE 2026 menjadi wadah kolaborasi komprehensif yang mempertemukan para pemangku kepentingan kunci, mulai dari unsur pemerintah, militer, pelaku industri, akademisi, peneliti, hingga komunitas pecinta teknologi.

Fokus utama dari penyelenggaraan pameran tahun ini adalah untuk membahas perkembangan paling mutakhir dari teknologi sistem tanpa awak. Melalui forum ini, para ahli dan pengambil kebijakan diharapkan dapat memperkuat sinergi nasional guna mendorong inovasi, baik untuk memperkokoh sektor pertahanan dan keamanan, memajukan industri, maupun mengeksplorasi berbagai aplikasi sipil di masa depan.

jurnalhi mengundang seluruh pembaca dan pengamat teknologi pertahanan untuk menjadi bagian dari momentum penting yang akan membentuk masa depan ekosistem sistem tanpa awak di Indonesia.

Detail Pelaksanaan Acara:

• Tanggal: 11–13 Agustus 2026

• Lokasi: Hall A2, Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta

• Tiket: Masuk Gratis (Free Entry)

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung inovasi terkini di sektor pertahanan dan teknologi UAV. Lakukan registrasi sekarang juga melalui tautan resmi berikut:

🔗 Registrasi Indonesia Drone Expo 2026

Penghargaan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan 79th Shipyard Founding Anniversary Philippine Navy yang digelar di Naval Station Pascual Ledesma, Cavite City. Dukungan PT PAL dinilai turut berkontribusi terhadap kesiapan operasional BRP Tarlac sekaligus mendukung keberhasilan misi Angkatan Laut Filipina.

Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia, Wiyono Komodjojo, menegaskan apresiasi tersebut menjadi penanda kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi pengguna. Kepercayaan tersebut sekaligus memperkuat posisi PT PAL sebagai mitra strategis dalam mendukung kebutuhan armada pertahanan di kawasan. “Bagi kami, kepuasan Angkatan Laut Filipina terhadap performa kapal adalah tujuan sekaligus komitmen PT PAL dalam memberikan solusi kebutuhan armada pertahanan yang andal. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi fondasi penting untuk membangun kemitraan jangka panjang,” ujar Wiyono.

Wiyono memastikan PT PAL akan terus memperkuat kapabilitas untuk menghadirkan solusi yang memberikan nilai tambah bagi pengguna. Tidak hanya dalam pembangunan kapal, tetapi juga melalui layanan pemeliharaan dan dukungan operasional sepanjang siklus hidup kapal.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat terus berkembang, terutama dalam menghadirkan solusi pemeliharaan dan dukungan operasional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sekaligus memperkuat hubungan strategis kedua negara di tingkat regional.

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika geopolitik global sedang memanas. Ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memunculkan kembali kekhawatiran mengenai potensi eskalasi yang lebih luas. Berbagai narasi optimistis pun mulai bermunculan, salah satunya menyebut bahwa Indonesia adalah negara aman apabila terjadi perang dunia. Kondisi geopolitik adalah hal yang kompleks, asumsi bahwa suatu negara dapat sepenuhnya aman tidak dapat ditentukan secara sederhana.

Indonesia memang dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, sebuah doktrin yang sejak lama menjadi landasan diplomasi negara. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif berkontribusi dalam upaya menjaga perdamaian dunia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa bebas aktif tidak sama dengan netral dan kebijakan bebas aktif ini dijalankan di tengah dinamika politik internasional, ekonomi global, serta hubungan keamanan yang kompleks.

Dalam praktiknya, sulit bagi suatu negara untuk sepenuhnya berada di luar pengaruh tarik-menarik kepentingan kekuatan besar. Hubungan perdagangan, kerja sama keamanan, hingga dinamika diplomasi sering kali menciptakan kedekatan tertentu dengan berbagai pihak. Dengan demikian, posisi non-blok lebih tepat dipahami sebagai upaya menjaga ruang diplomatik, bukan sebagai kondisi yang benar-benar bebas dari pengaruh politik global.

Selain itu, tidak ada otoritas yang mampu menjamin keamanan seluruh negara. Dalam kondisi seperti ini setiap negara bertindak atas dasar kepentingannya masing-masing. Artinya, sekalipun suatu negara memilih untuk tidak memihak secara langsung dalam suatu konflik, keputusan tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa negara tersebut akan sepenuhnya terbebas dari dampak konflik yang lebih luas.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah posisi geografis Indonesia. Indonesia berada di kawasan Indo-Pasifik, sebuah kawasan yang dalam dekade terakhir berkembang menjadi pusat rivalitas kekuatan besar, terutama dalam persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China. Dinamika tersebut menjadikan kawasan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam konteks politik, ekonomi, maupun keamanan internasional.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki jalur strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda juga memperkuat posisi geostrategisnya. Jalur-jalur tersebut merupakan bagian penting dari lalu lintas perdagangan global yang menghubungkan berbagai kawasan dunia. Stabilitas wilayah di sekitar jalur tersebut tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi kepentingan ekonomi global.

Maka dari itu, meskipun Indonesia berupaya mempertahankan posisi yang tidak berpihak dalam berbagai konflik global, dinamika internasional tetap berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan.

Sebagai penutup, menjaga stabilitas kawasan tidak hanya bergantung pada sikap politik luar negeri, tetapi juga pada kemampuan suatu negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, penting bagi Indonesia untuk terus menjaga defense capability sebagai bagian dari upaya memastikan stabilitas dan keamanan nasional.

Dipublikasikan pada 21 Februari 2026

Keberhasilan revolusi Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember merupakan peristiwa geopolitik penting di Timur Tengah. Kejatuhan tersebut tidak terjadi melalui perang frontal berskala besar, melainkan melalui kolaps struktural negara otoriter yang kehilangan dukungan internal dan eksternal. Rusia dan Iran—dua penopang utama rezim—menarik diri secara bertahap, baik secara militer maupun politik, sehingga menciptakan kekosongan strategis yang mempercepat disintegrasi tentara rezim. Akibatnya, banyak unit militer Assad meninggalkan pos, senjata berat, dan kendaraan lapis baja tanpa perlawanan berarti.

Namun demikian, berakhirnya rezim Assad tidak otomatis mengakhiri konflik. Di wilayah timur laut Suriah, Syrian Democratic Forces (SDF) masih mempertahankan kontrol teritorial luas, menjadikan fragmentasi kedaulatan sebagai tantangan utama negara pasca-revolusi. Tulisan ini bertujuan menjelaskan proses bagaimana negara revolusi merespons tantangan tersebut melalui jalur politik dan militer, serta mengapa SDF akhirnya runtuh dengan cepat meskipun memiliki pengalaman tempur panjang dan persenjataan signifikan.

Perjanjian 10 Maret dan Upaya Integrasi Damai

Perjanjian 10 Maret merupakan inisiatif politik negara revolusi untuk mengintegrasikan wilayah timur laut Suriah tanpa konflik bersenjata. Perjanjian ini menegaskan pengakuan kedaulatan nasional, pembubaran struktur militer paralel, serta jaminan hak-hak sipil warga lokal. Tawaran ini menunjukkan preferensi negara terhadap stabilisasi politik dibanding konfrontasi militer.

Namun, dalam praktiknya, perjanjian ini memiliki tiga kelemahan struktural:

• Asimetri legitimasi :Revolusi telah memperoleh legitimasi sosial luas di wilayah Arab Suriah, sementara SDF semakin terisolasi sebagai aktor militer dengan basis etnis terbatas dan ketergantungan eksternal.
• Ambiguitas komitmen SDF : SDF mempertahankan struktur bersenjata paralel, simbol, dan komando independen—bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara pasca-konflik.
• Perubahan konteks regional : Dukungan internasional terhadap SDF mengalami erosi, sementara toleransi terhadap struktur yang berafiliasi dengan PKK semakin menurun, khususnya dari Turki dan aktor regional kunci.

Namun, dari perspektif SDF, perjanjian tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap eksistensi organisasi, sehingga sejak awal tidak dijalankan secara penuh. Kegagalan ini menjadi fondasi eskalasi berikutnya.

Relasi PKK–SDF dan Krisis Legitimasi Lokal

Meskipun secara formal SDF mengklaim independensi, hubungan ideologis dan struktural dengan PKK tidak dapat disangkal. Keterkaitan ini melemahkan legitimasi SDF di mata masyarakat Arab Sunni, khususnya melalui kebijakan pendidikan, rekrutmen paksa, dan pendekatan keamanan yang tidak selaras dengan struktur sosial lokal.

Wilayah seperti Raqqa, Tabqah, dan Manbij menunjukkan meningkatnya penolakan masyarakat sipil terhadap SDF jauh sebelum operasi militer dimulai.

Isolasi Internasional dan Kehilangan Payung Strategis

Pasca-revolusi, SDF mengalami penurunan signifikan dukungan internasional. Amerika Serikat menunjukkan sikap pragmatis dan enggan terlibat dalam konflik baru dengan Turki, sementara Uni Eropa memilih bersikap pasif. Dalam konteks ini, SDF mengalami isolasi strategis yang mempercepat keruntuhan posisi tawar mereka.

Pelanggaran Perjanjian dan Dimulainya Operasi Militer

Serangan SDF terhadap pasukan revolusi pasca-Perjanjian 10 Maret menjadi titik balik. Tindakan ini menghapus legitimasi politik SDF dan memicu operasi penegakan kedaulatan oleh negara revolusi. Respons negara bersifat terukur dan berorientasi perlindungan sipil, bukan perang terbuka.

Keputusan SDF untuk melakukan serangan terhadap pasukan revolusi setelah perjanjian merupakan turning point. Dari perspektif hubungan internasional, tindakan ini dapat dibaca sebagai:

• Misreading of deterrence: SDF mengasumsikan bahwa kehadiran simbolik AS dan sensitivitas internasional akan membatasi respons revolusi.
• Overconfidence berbasis masa lalu: keberhasilan SDF melawan ISIS tidak relevan dalam konteks konflik melawan aktor revolusi yang memiliki legitimasi sosial dan jaringan lokal.
• Kegagalan memahami perang generasi baru: revolusi tidak merespons dengan pemboman indiscriminatif, melainkan operasi presisi berbasis intelijen darat.

Serangan ini memberi justifikasi politik dan moral bagi revolusi untuk bertindak tegas.

Operasi Militer Presisi dan Peran Turki

Operasi militer dilakukan dengan prinsip presisi tinggi, berbasis intelijen, dan tekanan darat berlapis. Keterlibatan Turki bersifat strategis dan psikologis, ditandai dengan kehadiran jet tempur tanpa bombardir luas. Hal ini menciptakan efek deterrence yang signifikan tanpa eskalasi korban sipil.

Kejatuhan Beruntun Wilayah SDF

Wilayah yang selama bertahun-tahun dikuasai SDF runtuh secara cepat dan berantai. Aleppo, Tabqah, dan Raqqa jatuh dengan perlawanan minimal. Fenomena ini menunjukkan runtuhnya struktur komando dan moral SDF, bukan kekalahan dalam pertempuran konvensional.

Pembebasan Aleppo menandai perubahan paradigma perang Suriah:

• Tekanan darat berkelanjutan, bukan dominasi udara brutal

• Targeting selektif terhadap pusat komando dan logistik

• Minimalisasi korban sipil sebagai instrumen legitimasi, bukan sekadar klaim moral

Dari perspektif teori konflik, ini menunjukkan bahwa revolusi telah bertransformasi dari aktor perlawanan menjadi proto-state actor yang memahami hubungan antara kekerasan terbatas dan legitimasi politik.

Aleppo bukan sekadar kemenangan militer, melainkan sinyal strategis ke wilayah lain, termasuk Raqqa.

Setelah Aleppo, kejatuhan Raqqa berlangsung cepat bukan karena keunggulan persenjataan semata, tetapi karena:

1. Runtuhnya moral dan kohesi SDF

2. Pembelotan unsur Arab dalam struktur SDF

3. Ketakutan psikologis akibat operasi presisi

4. Kesadaran bahwa tidak ada intervensi eksternal yang akan datang

Dalam teori keamanan, ini disebut collapse without decisive battle, kekalahan terjadi sebelum pertempuran besar berlangsung.

Loyalis Assad, Pembelotan, dan Politik Pengampunan

Salah satu aspek paling menentukan adalah pembersihan internal. Di wilayah yang dibebaskan, terungkap bahwa:

• sisa perwira dan loyalis rezim Assad menunggangi struktur SDF

• mereka bertindak sebagai agen sabotase dan destabilisasi

Kelompok ini ditangkap dan diproses hukum, bukan karena afiliasi masa lalu semata, tetapi karena upaya aktif merusak stabilitas negara baru.

Sebaliknya, milisi SDF yang membelot:

• diberikan perlindungan

• dijamin keselamatannya

• dan diintegrasikan secara sipil

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa revolusi tidak membalas identitas, tetapi tindakan.

Penyerahan dan perjanjian akhir : Politik seteleah kekalahan

Pertemuan diam-diam pimpinan SDF dengan Ahmad al-Sharaa pasca-jatuhnya Raqqa menegaskan satu hal penting: perjanjian lahir dari kekalahan, bukan kompromi setara.

Namun justru di sinilah kematangan revolusi terlihat. Alih-alih menghancurkan total, revolusi memilih:

• mengakhiri struktur SDF sebagai entitas militer

• membuka jalur reintegrasi sipil

• memisahkan isu Kurdi dari proyek bersenjata PKK

Hal ini konsisten dengan logika state-building pasca konflik, bukan balas dendam revolusioner.

KESIMPULAN

Runtuhnya SDF menegaskan bahwa kekuatan militer tanpa legitimasi sosial dan dukungan regional tidak dapat bertahan. Kemenangan revolusioner atas SDF bukan semata karena keunggulan senjata, tetapi karena legitimasi sosial, tekanan moral, dan strategi militer yang terukur. Kemenangan ini menegaskan bahwa negara yang lahir dari rakyat tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga memulihkan kedaulatan secara menyeluruh, merangkul eks-lawannya yang membelot, dan menegakkan hukum terhadap mereka yang menjadi bagian dari sistem penindasan lama.

Dipublikasikan pada 17 Januari 2026

Secara normatif, Amerika Serikat seharusnya dapat menggunakan instrumen NATO untuk memperkuat keamanan di Greenland tanpa harus memiliki wilayah tersebut secara fisik. Namun, di bawah gaungan America First pada tahun 2026 dan re-interpretasi Doktrin Monroe yang kembali dibangun oleh Trump, muncul kecenderungan pendekatan unilateral yang memandang Greenland bukan semata sebagai mitra strategis, melainkan sebagai aset keamanan nasional yang harus berada di bawah kontrol AS langsung. Denmark dianggap lemah sehingga AS merasa perlu memimpin Greenland secara tunggal tanpa hambatan birokrasi dari negara lain.

Trump juga memperluas spektrum tekanan geopolitik dengan menjadikan kebijakan perdagangan sebagai alat diplomasi. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa tarif impor dipertimbangkan sebagai instrumen tekanan terhadap negara-negara yang menghalangi AS di Greenland. Tarif digunakan sebagai instrumen diplomasi koersif yang berpotensi mengganggu solidaritas Uni Eropa dan hubungan transatlantik.

Motivasi di balik ambisi akuisisi ini bukan sekadar masalah pertahanan, melainkan penguasaan sumber daya geo-ekonomi yang masif. Dalam kerangka kerja sama NATO, AS hanya memiliki hak operasional militer terbatas di Greenland dan tidak memiliki klaim hukum atas kekayaan alamnya, termasuk cadangan rare earth materials yang krusial bagi industri masa depan. Jika Greenland berada di bawah kedaulatan AS, maka seluruh hak mineral serta zona ekonomi eksklusif di kawasan Arktik akan berada di bawah otoritas federal AS, sekaligus tidak lagi tunduk pada regulasi lingkungan Uni Eropa.

Apabila pendekatan semacam ini dipaksakan, risikonya tidak hanya terbatas pada hubungan AS-Denmark, tetapi juga pada legitimasi hukum internasional dan kohesi NATO. Ketegangan ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas di tahun 2026 mengenai arah tatanan keamanan global: apakah tetap berbasis kerja sama multilateral (collective defense) atau bergeser menuju kepemilikan dan kontrol langsung atas wilayah strategis (territorial ownership). Taruhannya bukan hanya status Greenland, tetapi keamanan sistem internasional berbasis aturan yang terbentuk pasca Perang Dunia Kedua.

Selama dua bulan terakhir, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di Laut Karibia dengan skala yang sangat besar jika dibanding beberapa dekade terakhir. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari operasi pemberantasan narkotika. Serangan di wilayah Karibia dan sisi Pasifik Amerika Selatan yang menewaskan para penyelundup narkoba sekaligus apa yang disebut “teroris.” juga telah terkonfirmasi. Namun, Apa yang sedang terjadi antara AS dan Venezuela? Nah, ini dapat kita ulik mulai dari rencana AS untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. 

Poster reward 50juta USD yang diunggah oleh Department of States AS

Pengalokasian Angkatan Militer di Perairan Karibia

Ketegangan Venezuela dengan Trinidad dan Tobago 

Bantahan AS atas Rencana Serangan ke Venezuela 

Ketika membahas perang, sulit untuk tidak mengingat pemikiran legendaris Carl von Clausewitz, seorang filsuf militer Prusia yang gagasannya masih relevan dan dipergunakan hingga saat ini. Karyanya yang monumental, On War (Vom Kriege), menjadi salah satu referensi terpenting dalam studi militer dan bahkan ilmu sosial politik lainnya hingga saat ini.

Melalui artikel ini, saya kembali menggali dasar-dasar pemikiran Clausewitz yang legendaris ini. Buku legendarisnya “On War” menjelaskan secara kompleks mengenai perang, mulai dari  definisi "perang" itu sendiri, kemudian bagaimana perang dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, taktik dan strategi dalam perang, serangan dan pertahanan, serta beberapa teori relevan lainnya seperti konsep fog of war dan Teori Trinitas. Artikel ini mungkin tidak membahas seluruh apa yang ditulis Clausewitz dalam bukunya, tetapi di sini saya akan mengulik beberapa poin penting terkait Perang, apa yang menjadi dasar tujuan perang, dan konsep dan teori legendaris Clausewitz.

Mari kita mulai dengan penjelasan “apa yang dimaksud dengan perang?”, Clausewitz mendefinisikan "perang" bagaikan wrestlers, sepasang pegulat, yang masing-masing memiliki tujuan untuk memaksakan keinginannya dalam artian ingin menjatuhkan lawan agar tidak mampu memberikan perlawanan lebih lanjut.

War is thus an act of force to compel our enemy to do our will.

Menjatuhkan lawan dan membuat musuh tak berdaya adalah tujuan sejati dalam peperangan menurut Clausewitz, yang ia sebut sebagai "The Aim Is To Disarm the Enemy." Untuk mencapai tujuan ini, hal yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan hingga melampaui kemampuan musuh. Namun, perlu diingat bahwa langkah ini dapat memicu kompetisi yang mendorong kedua belah pihak ke titik ekstrem. Titik ekstrem yang dimaksud adalah eskalasi yang tinggi, seperti konsep realisme klasik.  

Clausewitz menjelaskan bahwa dalam perang ada tiga tujuan utama: Menghancurkan kekuatan tempur musuh; Menduduki negara mereka, dan; Mematahkan kehendak mereka agar tidak dapat melakukan perlawanan. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perang. jika sebuah negara telah sepenuhnya diduduki, perlawanan tetap dapat berlanjut, sehingga ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan. Namun, urutan dari ketiga tujuan di atas tidak dilakukan secara linier, adakalanya dalam praktik perang, musuh mungkin memutuskan untuk menghindari pasukan secara langsung dan membiarkan wilayahnya diduduki. Hal ini tentunya menghindari Perang dari situasi yang lebih esktrim. Dalam praktik lain, ada juga Perjanjian Damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum salah satu pihak kehilangan seluruh power miliknya. Pemikiran Clausewitz ini terbukti dalam berakhirnya Perang Dunia I yang melahirkan Perjanjian Versailles pada 1919.

PERANG DAN POLITIK

Bagaimana keputusan berdamai itu dapat terbentuk? Keputusan untuk berdamai ini dipengaruhi oleh seberapa besar upaya yang sudah dilakukan dan masih diperlukan. 

Since war is not an act of senseless passion but is controlled by its political object, the value of this object must determine the sacrifices to be made for it in magnitude and also in duration

Clausewitz melihat perang bukanlah tindakan yang dipicu oleh emosi tanpa arah (Senseless passion), melainkan tindakan yang dikendalikan oleh tujuan politik. Oleh karena itu, kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara (tujuan politiknya) harus menjadi acuan seberapa pengorbanan yang layak untuk dilakukan. Dalam arti lain, Clausewitz menilai perang harus proporsional terhadap arah dan nilai tujuan politik, bukan dorongan emosional semata.

Kemudian apa sebenarnya Perang? apa yang terlibat? Perang melibatkan satu sarana utama, yaitu pertarungan. Semua aktivitas militer, mulai dari merekrut, melatih, hingga memelihara kekuatan tempur, semua hal itu diarahkan pada tujuan akhir (tujuan politik). Clausewitz menilai Perang adalah aktivitas yang dalam praktiknya mencakup dua aktivitas utama: persiapan dan pelaksanaan perang. Persiapan mencakup peltihan, dan pemeliharaan pasukan, termasuk perekrutan, persenjataan, serta administrasi logistik. Sementara itu, pelaksanaan perang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pertempuran, yang dikenal sebagai taktik, serta koordinasi antarpertempuran untuk mencapai tujuan perang yang lebih besar, yang disebut strategi. 

Dalam karya Clausewitz, saya menemukan bahwa ada perbedaan mengenai definisi taktik dan strategi. Taktik berfokus pada penggunaan pasukan dalam pertempuran individu, sedangkan strategi mengarahkan penggunaan pertempuran tersebut untuk mencapai tujuan keseluruhan perang. Aktivitas seperti logistik, layanan medis, dan pemeliharaan senjata dianggap sebagai elemen pendukung yang memastikan kesiapan pasukan untuk pertempuran. Perang dalam arti sempit mencakup tindakan langsung dalam pertempuran, di mana elemen-elemen seperti penempatan, rencana strategis, dan pelaksanaan taktis saling berinteraksi untuk mencapai tujuan politik dan militer.

Meskipun bentuk pertarungan dapat bervariasi, semua tindakan militer pada dasarnya berakar pada gagasan pertarungan. Perlu diingat juga bahwa dalam perang semua aktivitas militer berkaitan dengan engagement. Seluruh proses militer, mulai dari perekrutan, persenjataan, pelatihan, hingga logistik seperti makan, tidur, dan berbaris, dirancang untuk memastikan bahwa pasukan dapat bertarung di lokasi dan waktu yang tepat. Clausewitz juga menekankan bahwa tidak semua engagement bertujuan untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Misalnya, sebuah batalion diperintahkan untuk merebut bukit atau jembatan bukan hanya untuk menghancurkan musuh di sana, tetapi untuk mencapai tujuan strategis yang telah terpenuhi. Tujuan inilah yang penting dalam menentukan engagement. 

KONSEP FOG OF WAR: KETIDAKPASTIAN DALAM PERANG 

Dalam praktik perang di lapangan, Clausewotz memberikan gambaran betapa ketidakpastian dan kekacauan yang selalu ada yang membuat situasi sulit untuk dipahami. Dalam perang, informasi yang diterima sering kali tidak lengkap, samar-samar, atau bahkan salah informasi sehingga menyulitkan komandan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, perang melibatkan kompleksitas tinggi dengan banyak variabel yang terus berubah, termasuk reaksi tak terduga dari musuh, kondisi medan perang yang dinamis, dan intervensi faktor eksternal seperti cuaca, atau bahkan moral pasukan yang terpengaruh. 

Fog of War juga memiliki dampak psikologis yang besar, seperti ketakutan, tekanan, dan keraguan diri yang dapat memengaruhi komandan dan pasukan di tengah situasi penuh ketegangan. Clausewitz menekankan bahwa Fog of War adalah salah satu sumber utama gesekan (friction) dalam perang, yaitu hambatan-hambatan yang membuat rencana di atas kertas sulit dieksekusi di medan perang. Akibatnya, perang menjadi tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Maka dari itu, komandan harus mengandalkan intuisi, pengalaman, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana dengan keadaan yang berubah.

Fog of War ini dapat menghambat keberhasilan perang. Oleh karena itu, Clausewitz menilai dalam kondisi ini ada dua kualitas utama yaitu Coup d’oeil  yaitu kemampuan untuk membuat keputusan cepat, dan Determination yaitu keberanian. 

TEORI TRINITAS: ANTARA RAKYAT, MILITER, DAN PEMERINTAH 

Salah satu konsep paling berpengaruh dalam pemikiran Clausewitz adalah "Trinity Theory". Konsep ini menghadirkan perspektif tentang perang sebagai fenomena yang tidak hanya kompleks, tetapi juga dinamis yang selalu berubah-ubah. Dalam pandangannya, Clausewitz menjelaskan bahwa meskipun perang tampak kacau dan tidak teratur, terdapat tiga kekuatan mendasar yang selalu hadir dan saling berinteraksi dan membentuk apa yang ia sebut sebagai Trinitas Paradoksal: 

·       

      Pengertian dan Penyebab Fenomena Shoushika yang Dialami Jepang

Menurut Kono dalam Widiandari (2016: 34), Shoushika adalah tingkat kelahiran yang terus menurun, sehingga antara generasi satu dengan generasi yang lain kehilangan populasi pengganti. Artinya, shoushika merujuk pada situasi di mana jumlah kelahiran secara terus-menerus menurun, yang mengakibatkan populasi generasi muda menjadi berkurang secara signifikan, dan hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup generasi yang mendahului mereka.

Kemunculan fenomena Shoushika di Jepang ini dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab, seperti:

1. Berkembangnya paham feminisme di Jepang yang mendorong perkembangan peran wanita
2. Semakin meningkatnya jumlah wanita yang bekerja, yang kemudian berdampak pada penundaan perkawinan atau memiliki keturunan
3. Maraknya idealis tentang childfree yang membuat para wanita Jepang merasa lebih baik untuk tidak memiliki anak
4. Kebijakan pemerintah Jepang yang lebih menekankan pada ekonomi, sehingga para wanita lebih mengutamakan karirnya
5. Kuatnya budaya atau gaya hidup yang cenderung individualistik sehingga mendorong adanya kemandirian wanita dan perubahan pada peran gender
6. Kecanggihan teknologi yang membuat para penduduk merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa menikah

·         

   Potensi Dampak Fenomena Shoushika di Jepang terhadap peluang Bonus Demografi Indonesia

Setelah melihat berbagai pembahasan dari fenomena Shoushika di Jepang, terdapat beberapa potensi dampak bagi Indonesia yang teridentifikasi, yaitu:

1. Fenomena Shoushika di Jepang bisa saja mempengaruhi tingkat peluang Bonus Demografi Indonesia menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sudah tidak lagi asing dengan budaya Jepang dan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan menjadikan budaya di sana sebagai “role model” untuk gaya hidup mereka.
2. Lalu, berdasarkan penelitian dari Ningtias (2022: 89) Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan dalam 10 tahun terakhir yaitu 2011-2021 berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022. Di mana, dalam penelitian tersebut, Ningtias (2022) juga menjelaskan bahwa hal ini mirip dengan fenomena Shoushika yang terjadi di Jepang. Penyebab dari penurunan perkawinan di Indonesia disebabkan oleh pemikiran modern yang dianut wanita dengan lebih mengutamakan pendidikan dan karirnya. Lalu, kesulitan ekonomi juga mendorong para wanita Indonesia untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya. Menurunnya ketertarikan wanita terhadap keuntungan berumahtangga dan kesenangan hidup sendiri di usia muda juga menjadi penyebab dari penurunan tersebut. Sehingga, hal ini jelas memberikan potensi dampak bagi peluang bonus demografi Indonesia yang mungkin akan terhambat.

·         Antisipasi Indonesia terhadap Shoushika di Jepang

Berikut beberapa rekomendasi langkah antisipatif yang mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia untuk terhindar dari fenomena Shoushika di Jepang, antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Indonesia agar tidak menyebabkan keterpurukan ekonomi bagi sebagian masyarakat yang kemudian enggan menikah dan memiliki keturunan. Kemiskinan di Indonesia perlu ditangani agar tidak semakin meningkat dan berdampak pada permasalahan lainnya, seperti fenomena Shoushika.
2. Membuat kebijakan yang seimbang antara kenaikan populasi dan penurunan populasi, sehingga tidak terjadi ancaman punah terhadap generasi muda atau pertumbuhan penduduk yang terlalu berlebihan.
3. Melakukan pencatatan pernikahan dengan cermat dan teliti, serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan tersebut. Hal ini dikarenakan telah ditemukan dari beberapa penelitian bahwa banyak pernikahan yang tidak tercatat dengan baik dan benar sehingga tidak terdata secara akurat.
4. Turut mengantisipasi maraknya perceraian yang terjadi di Indonesia yang kemudian mendorong para penduduk usia muda untuk tidak menikah di masa depan. Hal ini bisa dilakukan dengan penyampaian edukasi terkait persiapan pernikahan yang efektif bagi masyarakat.