.png)
Dipublikasikan pada 21 Februari 2026
Keberhasilan revolusi Suriah menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada Desember merupakan peristiwa geopolitik penting di Timur Tengah. Kejatuhan tersebut tidak terjadi melalui perang frontal berskala besar, melainkan melalui kolaps struktural negara otoriter yang kehilangan dukungan internal dan eksternal. Rusia dan Iran—dua penopang utama rezim—menarik diri secara bertahap, baik secara militer maupun politik, sehingga menciptakan kekosongan strategis yang mempercepat disintegrasi tentara rezim. Akibatnya, banyak unit militer Assad meninggalkan pos, senjata berat, dan kendaraan lapis baja tanpa perlawanan berarti.
Namun demikian, berakhirnya rezim Assad tidak otomatis mengakhiri konflik. Di wilayah timur laut Suriah, Syrian Democratic Forces (SDF) masih mempertahankan kontrol teritorial luas, menjadikan fragmentasi kedaulatan sebagai tantangan utama negara pasca-revolusi. Tulisan ini bertujuan menjelaskan proses bagaimana negara revolusi merespons tantangan tersebut melalui jalur politik dan militer, serta mengapa SDF akhirnya runtuh dengan cepat meskipun memiliki pengalaman tempur panjang dan persenjataan signifikan.
Perjanjian 10 Maret dan Upaya Integrasi Damai
Perjanjian 10 Maret merupakan inisiatif politik negara revolusi untuk mengintegrasikan wilayah timur laut Suriah tanpa konflik bersenjata. Perjanjian ini menegaskan pengakuan kedaulatan nasional, pembubaran struktur militer paralel, serta jaminan hak-hak sipil warga lokal. Tawaran ini menunjukkan preferensi negara terhadap stabilisasi politik dibanding konfrontasi militer.
Namun, dalam praktiknya, perjanjian ini memiliki tiga kelemahan struktural:
- Asimetri legitimasi :Revolusi telah memperoleh legitimasi sosial luas di wilayah Arab Suriah, sementara SDF semakin terisolasi sebagai aktor militer dengan basis etnis terbatas dan ketergantungan eksternal.
- Ambiguitas komitmen SDF : SDF mempertahankan struktur bersenjata paralel, simbol, dan komando independen—bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara pasca-konflik.
- Perubahan konteks regional : Dukungan internasional terhadap SDF mengalami erosi, sementara toleransi terhadap struktur yang berafiliasi dengan PKK semakin menurun, khususnya dari Turki dan aktor regional kunci.
Namun, dari perspektif SDF, perjanjian tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap eksistensi organisasi, sehingga sejak awal tidak dijalankan secara penuh. Kegagalan ini menjadi fondasi eskalasi berikutnya.
Relasi PKK–SDF dan Krisis Legitimasi Lokal
Meskipun secara formal SDF mengklaim independensi, hubungan ideologis dan struktural dengan PKK tidak dapat disangkal. Keterkaitan ini melemahkan legitimasi SDF di mata masyarakat Arab Sunni, khususnya melalui kebijakan pendidikan, rekrutmen paksa, dan pendekatan keamanan yang tidak selaras dengan struktur sosial lokal.
Wilayah seperti Raqqa, Tabqah, dan Manbij menunjukkan meningkatnya penolakan masyarakat sipil terhadap SDF jauh sebelum operasi militer dimulai.
Isolasi Internasional dan Kehilangan Payung Strategis
Pasca-revolusi, SDF mengalami penurunan signifikan dukungan internasional. Amerika Serikat menunjukkan sikap pragmatis dan enggan terlibat dalam konflik baru dengan Turki, sementara Uni Eropa memilih bersikap pasif. Dalam konteks ini, SDF mengalami isolasi strategis yang mempercepat keruntuhan posisi tawar mereka.
Pelanggaran Perjanjian dan Dimulainya Operasi Militer
Serangan SDF terhadap pasukan revolusi pasca-Perjanjian 10 Maret menjadi titik balik. Tindakan ini menghapus legitimasi politik SDF dan memicu operasi penegakan kedaulatan oleh negara revolusi. Respons negara bersifat terukur dan berorientasi perlindungan sipil, bukan perang terbuka.
Keputusan SDF untuk melakukan serangan terhadap pasukan revolusi setelah perjanjian merupakan turning point. Dari perspektif hubungan internasional, tindakan ini dapat dibaca sebagai:
- Misreading of deterrence: SDF mengasumsikan bahwa kehadiran simbolik AS dan sensitivitas internasional akan membatasi respons revolusi.
- Overconfidence berbasis masa lalu: keberhasilan SDF melawan ISIS tidak relevan dalam konteks konflik melawan aktor revolusi yang memiliki legitimasi sosial dan jaringan lokal.
- Kegagalan memahami perang generasi baru: revolusi tidak merespons dengan pemboman indiscriminatif, melainkan operasi presisi berbasis intelijen darat.
Serangan ini memberi justifikasi politik dan moral bagi revolusi untuk bertindak tegas.
Operasi Militer Presisi dan Peran Turki
Operasi militer dilakukan dengan prinsip presisi tinggi, berbasis intelijen, dan tekanan darat berlapis. Keterlibatan Turki bersifat strategis dan psikologis, ditandai dengan kehadiran jet tempur tanpa bombardir luas. Hal ini menciptakan efek deterrence yang signifikan tanpa eskalasi korban sipil.
Kejatuhan Beruntun Wilayah SDF
Wilayah yang selama bertahun-tahun dikuasai SDF runtuh secara cepat dan berantai. Aleppo, Tabqah, dan Raqqa jatuh dengan perlawanan minimal. Fenomena ini menunjukkan runtuhnya struktur komando dan moral SDF, bukan kekalahan dalam pertempuran konvensional.
Pembebasan Aleppo menandai perubahan paradigma perang Suriah:
• Tekanan darat berkelanjutan, bukan dominasi udara brutal
• Targeting selektif terhadap pusat komando dan logistik
• Minimalisasi korban sipil sebagai instrumen legitimasi, bukan sekadar klaim moral
Dari perspektif teori konflik, ini menunjukkan bahwa revolusi telah bertransformasi dari aktor perlawanan menjadi proto-state actor yang memahami hubungan antara kekerasan terbatas dan legitimasi politik.
Aleppo bukan sekadar kemenangan militer, melainkan sinyal strategis ke wilayah lain, termasuk Raqqa.
Setelah Aleppo, kejatuhan Raqqa berlangsung cepat bukan karena keunggulan persenjataan semata, tetapi karena:
1. Runtuhnya moral dan kohesi SDF
2. Pembelotan unsur Arab dalam struktur SDF
3. Ketakutan psikologis akibat operasi presisi
4. Kesadaran bahwa tidak ada intervensi eksternal yang akan datang
Dalam teori keamanan, ini disebut collapse without decisive battle, kekalahan terjadi sebelum pertempuran besar berlangsung.
Loyalis Assad, Pembelotan, dan Politik Pengampunan
Salah satu aspek paling menentukan adalah pembersihan internal. Di wilayah yang dibebaskan, terungkap bahwa:
• sisa perwira dan loyalis rezim Assad menunggangi struktur SDF
• mereka bertindak sebagai agen sabotase dan destabilisasi
Kelompok ini ditangkap dan diproses hukum, bukan karena afiliasi masa lalu semata, tetapi karena upaya aktif merusak stabilitas negara baru.
Sebaliknya, milisi SDF yang membelot:
• diberikan perlindungan
• dijamin keselamatannya
• dan diintegrasikan secara sipil
Perbedaan ini memperlihatkan bahwa revolusi tidak membalas identitas, tetapi tindakan.
Penyerahan dan perjanjian akhir : Politik seteleah kekalahan
Pertemuan diam-diam pimpinan SDF dengan Ahmad al-Sharaa pasca-jatuhnya Raqqa menegaskan satu hal penting: perjanjian lahir dari kekalahan, bukan kompromi setara.
Namun justru di sinilah kematangan revolusi terlihat. Alih-alih menghancurkan total, revolusi memilih:
• mengakhiri struktur SDF sebagai entitas militer
• membuka jalur reintegrasi sipil
• memisahkan isu Kurdi dari proyek bersenjata PKK
Hal ini konsisten dengan logika state-building pasca konflik, bukan balas dendam revolusioner.
KESIMPULAN
Runtuhnya SDF menegaskan bahwa kekuatan militer tanpa legitimasi sosial dan dukungan regional tidak dapat bertahan. Kemenangan revolusioner atas SDF bukan semata karena keunggulan senjata, tetapi karena legitimasi sosial, tekanan moral, dan strategi militer yang terukur. Kemenangan ini menegaskan bahwa negara yang lahir dari rakyat tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga memulihkan kedaulatan secara menyeluruh, merangkul eks-lawannya yang membelot, dan menegakkan hukum terhadap mereka yang menjadi bagian dari sistem penindasan lama.
