Published Juni 25, 2026 by

Indonesia Perkuat Langkah Menuju Kemandirian Industri Pertahanan Nasional melalui Penerimaan Program Offset Fincantieri oleh Dieselindo

 


Tangerang, 24 Juni 2026 – PT Dieselindo Utama Nusa secara resmi menerima penyerahan (handover) program offset yang terbentuk dari Mockup Diesel Generator, Special Tools, dan Technical Training dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Fincantieri, galangan kapal terkemuka asal Italia, dengan terselenggaranya kegiatan Handover Ceremony yang berlangsung di Engineering Services Department PT Dieselindo Utama Nusa, Cikupa-Tigaraksa, Tangerang, Banten. Proses handover ini menjadi bagian dari implementasi kewajiban offset dalam kerja sama pengadaan kapal perang berbasis desain FREMM antara Pemerintah Indonesia dan Fincantieri.

Sebagai salah satu perusahaan industri pertahanan swasta nasional yang ditunjuk sebagai penerima manfaat offset, PT Dieselindo Utama Nusa menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri melalui Transfer of Technology (ToT), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan kapasitas teknis yang berkelanjutan.  

Adanya program offset merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun kemandirian industri pertahanan melalui adanya peningkatan kemampuan industri dalam negeri, penguasaan teknologi strategis serta penguatan rantai pasok nasional untuk mendukung keberlanjutan pemeliharaan serta pengoperasian Alutsista TNI kedepannya. 


Laksamana Muda TNI Sri Yanto, S.T., M.Si. (Han), Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam sambutannya mengatakan bahwa “Melalui program offset ini, diharapkan terbangun sustained capability nasional yang memungkinkan industri pertahanan dalam negeri melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, serta dukungan teknis secara mandiri guna mendukung kesiapan dan keberlangsungan operasional alutsista TNI, selama siklus hidup alutsista tersebut.” 

Terselenggaranya proses handover ini menandakan dimulainya rangkaian program offset yang diterima oleh Dieselindo, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendukung pemeliharaan, perbaikan, serta pengembangan sistem tenaga kapal perang modern. Selain memperkuat kompetensi teknis perusahaan, program ini juga menjadi sarana peningkatan kualitas tenaga kerja nasional agar mampu menguasai teknologi strategis yang dibutuhkan untuk mendukung kesiapan operasional alutsista Indonesia. 

Iwan Salim, Direktur Utama PT Dieselindo Utama Nusa, mengatakan, "Program offset ini merupakan wujud nyata bagaimana kolaborasi internasional dapat memberikan manfaat strategis dan nilai tambah bagi pengembangan industri pertahanan nasional. Bagi Dieselindo, kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan RI melalui program offset ini menjadi kesempatan untuk memperluas penguasaan teknologi yang akan mendukung kesiapan alutsista pertahanan Indonesia, meningkatkan kemampuan & kompetensi teknis tenaga kerja, serta menjadi sarana untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan berkualitas dengan nilai tambah tinggi kedepannya”. 

Kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI, Fincantieri, dan Dieselindo menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri global, dan industri nasional dalam membangun ekosistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, industri dalam negeri memperoleh akses terhadap pengalaman, pengetahuan, dan teknologi yang telah berkembang di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing nasional di sektor pertahanan. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang mechanical engineering services untuk sektor migas, pertambangan, maritim, industri, dan pertahanan, Dieselindo meyakini bahwa pembangunan industri nasional membutuhkan keseimbangan antara kerja sama global dan penguatan kemampuan domestik. Oleh karena itu, seluruh manfaat yang diperoleh dari program ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan kompetensi perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi ekosistem industri pertahanan nasional. Adanya program offset ini juga merupakan wujud dari fasilitasi serta pengawasan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memastikan bahwa implementasi kewajiban offset berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional. 

Direktur Utama PT Dieselindo Utama Nusa, Iwan Salim, menambahkan, “Manfaat dari program offset ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagai ekosistem industri pertahanan nasional seperti Dieselindo untuk meningkatkan kompetensi SDM, peluang kolaborasi antar industri, maupun penguatan rantai pasok komponen dan jasa pendukung pertahanan”  Komitmen tersebut sejalan dengan visi Dieselindo yang mengedepankan Sinergi Global, Kemandirian Lokal, dan Kedaulatan Nasional. Melalui sinergi global, Dieselindo terus membuka ruang kolaborasi dengan mitra internasional guna mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi. Di saat yang sama, perusahaan berupaya memperkuat kemampuan lokal melalui pengembangan sumber daya manusia, fasilitas, dan penguasaan teknologi di dalam negeri. Langkah tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendukung kesiapan serta keberlanjutan sistem pertahanan Indonesia secara mandiri. 

Ke depan, implementasi offset ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi Dieselindo sebagai penerima program, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekosistem industri pertahanan nasional secara keseluruhan, termasuk kemampuan dalam penguasaan teknologi strategis pertahanan guna mendukung kesiapan operasional dan keberlanjutan penggunaan alutsista nasional. Dengan semakin berkembangnya kemampuan industri dalam negeri, Indonesia akan memiliki pondasi yang semakin kuat dalam mendukung kebutuhan pertahanannya secara mandiri dan berkelanjutan. 

Read More
Published November 02, 2025 by

Apa yang sedang Terjadi antara AS dan Venezuela?


Selama dua bulan terakhir, Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di Laut Karibia dengan skala yang sangat besar jika dibanding beberapa dekade terakhir. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari operasi pemberantasan narkotika. Serangan di wilayah Karibia dan sisi Pasifik Amerika Selatan yang menewaskan para penyelundup narkoba sekaligus apa yang disebut “teroris.” juga telah terkonfirmasi. Namun, Apa yang sedang terjadi antara AS dan Venezuela? Nah, ini dapat kita ulik mulai dari rencana AS untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. 

Setelah kematian Hugo Chávez di tahun 2013, Nicolás Maduro menggantikan posisi kepresidenan. Pada pemilihan presiden Venezuela tahun 2018 menuai banyak kritikan karena dianggap tidak demokratis. 

Ketika Maduro mengambil sumpah untuk masa jabatan kedua pada Januari 2019, Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi menyatakan pelantikannya tidak sah. Langkah ini diikuti oleh penolakan pengakuan dari puluhan negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar anggota Uni Eropa yang tetap menganggap pemilihan tersebut tidak legitimate. 

Pada Maret 2020, AS mengumumkan dakwaan kriminal terhadap Nicolás Maduro dan sejumlah pejabat tinggi Venezuela. Mereka dituduh terlibat dalam konspirasi narkoterorisme dan penyelundupan kokain ke Amerika Serikat. Dakwaan tersebut menyebut Maduro berkolaborasi dengan kelompok bersenjata Kolombia, FARC (Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia)dalam kegiatan penyelundupan narkotika berskala besar. AS menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya Maduro untuk memperkaya diri dan memperkuat kekuasaannya melalui jaringan narkoba yang disebut Cartel de los Soles (Cartel of the Suns). Maduro menolak semua tuduhan ini.
 
Awalnya AS pada 2020 menawarkan hadiah sebesar 15 juta dolar bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan atau penuntutan Maduro. Imbalan tersebut kemudian meningkat menjadi 25 juta dolar, dan pada Agustus 2025 dinaikkan lagi menjadi 50 juta dolar. 

Poster reward 50juta USD yang diunggah oleh Department of States AS

Pengalokasian Angkatan Militer di Perairan Karibia

Sebagai langkah Trump untuk serius memerangi narkoba dan kartel, peningkatan aset militer Amerika Serikat di Laut Karibia menjadi sangat signifikan pada akhir tahun 2025. Peningkatan besar-besaran ini bermula pada Agustus 2025, ketika pengerahan kekuatan udara dan laut ke Karibia bagian selatan dengan tujuan resmi untuk menghadapi kelompok kartel narkoba dilakukan. 

Misi ini secara eksplisit dinyatakan sebagai operasi kontra-narkotika (counter-drug trafficking), bukan sekadar latihan militer biasa. Eskalasi semakin ditingkatkan pada 24 Oktober 2025 dengan pengumuman pengerahan kapal induk USS Gerald R. Ford ke kawasan tersebut.  

AS juga melaksanakan latihan udara dan laut di wilayah tersebut: Sebuah misi latihan dengan bomber Dua unit B-1B dan kemudian B-52 yang melintasi karibia sebagai bagian demonstrasi serangan pembom, serta; Latihan lainnya melibatkan helikopter operasi khusus di sekitar wilayah Trinidad & Tobago melibatkan MH-6M (Little Birds)  dan F-35. 

Ketegangan Venezuela dengan Trinidad dan Tobago 

Venezuela telah menyatakan Perdana Menteri Trinidad dan Tobago, Kamla Persad-Bissessar, sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke Venezuela. Tindakan ini merupakan puncak dari ketegangan antara kedua negara mengenai peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di Laut Karibia. Persad-Bissessar telah secara terbuka menyambut angkatan militer yang di mana Maduro mengecam hal itu sebagai ancaman militer ilegal dan menuduh AS berusaha menggulingkan pemerintahannya. 

Untuk itu, Maduro memerintahkan penangguhan segera kesepakatan gas utama dengan Trinidad dan Tobago. Sebagai tanggapan, Trinidad dan Tobago sedang mempertimbangkan "deportasi massal" imigran tidak berdokumen yang sebagian besar adalah warga Venezuela. 

Bantahan AS atas Rencana Serangan ke Venezuela 

Pada 31 Oktober 2025, Miami Herlad memberitakan AS siap menyerang target militer di dalam Venezuela. Berita ini kemudian dibantah Trump dengan menjawab singkat, “Tidak.” Menyusul itu, Menlu AS Marco Rubio menyampaikan pesan serupa menanggapi artikel Miami Herald yang mengklaim bahwa AS siap menyerang Venezuela. 

Rubio dalam unggahannya menyebut, "Your 'sources' claiming to have 'knowledge of the situation' tricked you into writing a fake story" menanggapi unggahan Miami Herald. 

Read More

, ,

Published Januari 08, 2025 by

BRICS sebagai Babak Baru Indonesia: Implikasi Keanggotaan Penuh terhadap Peran Global dan Regional

Baru-baru ini, Indonesia resmi menjadi keanggotaan penuh BRICS, sebuah aliansi strategis yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan ini menandai langkah penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisinya di panggung dunia, terutama dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Global Selatan. BRICS sendiri merupakan wadah utama yang memperkuat solidaritas dan kerja sama negara-negara berkembang, sekaligus menjadi motor penggerak reformasi tata kelola dunia. Sebagai anggota baru, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan, serta memainkan peran aktif dalam mempromosikan keadilan, kerja sama multilateral, dan kemitraan yang inklusif. Dengan posisi strategisnya di ASEAN, Indonesia juga berpotensi menjadi penghubung antara BRICS dan kawasan Asia Tenggara, memberikan dampak positif tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan.

Hal ini menjadi babak baru bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat posisinya di arena global. Keanggotaan penuh di BRICS memberikan Indonesia akses luas untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan politik dunia, termasuk mendukung reformasi lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Selain itu, kehadiran Indonesia dalam BRICS membuka peluang diversifikasi kemitraan strategis, memungkinkan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara anggota BRICS, sekaligus mengurangi ketergantungan pada blok Barat. Sebagai negara berkembang dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia juga dapat memainkan peran penting sebagai jembatan antara BRICS dan negara-negara ASEAN, membawa isu-isu kawasan ke dalam agenda global. Dengan demikian, keanggotaan ini tidak hanya memperluas cakupan diplomasi Indonesia tetapi juga mengokohkan perannya sebagai motor penggerak bagi negara-negara berkembang.

Keuntungan yang Indonesia dapatkan ketika menjadi anggota penuh dari BRICS diprediksi akan menguntungkan Indonesia dari berbagai aspek, baik di tingkat regional maupun global. Dalam konteks ASEAN, keanggotaan ini memperluas pengaruh Indonesia dengan memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam diplomasi ekonomi dan keamanan. Indonesia juga memiliki peluang untuk berkontribusi pada stabilitas kawasan melalui inisiatif seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan keamanan maritim. Dari sisi ekonomi, keanggotaan di BRICS New Development Bank (NDB) membuka akses bagi Indonesia terhadap pendanaan alternatif untuk proyek infrastruktur dan strategis lainnya. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS diprediksi akan menguntungkan Indonesia dari diversifikasi pasar ekspor serta peningkatan investasi di sektor energi, teknologi, dan manufaktur. Dalam bidang keamanan dan pertahanan, Indonesia dapat memanfaatkan forum keamanan BRICS untuk memperkuat postur pertahanan melalui kolaborasi, termasuk berbagi teknologi dan latihan bersama. Keanggotaan ini juga membuka peluang modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui kemitraan strategis dengan anggota BRICS lainnya, yang semakin memperkuat kapasitas strategis nasional. Dengan berbagai keuntungan yang diprediksi ini, Indonesia dapat lebih optimal dalam memperkuat posisi dan perannya di tingkat global.

Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya di bidang geopolitik. Keterlibatan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS berpotensi memicu ketegangan dengan mitra-mitra tradisionalnya, terutama negara-negara Barat yang selama ini menjadi partner strategis dalam berbagai bidang. Sebagai aliansi yang sering dipandang sebagai alternatif ekonomi dan politik terhadap dominasi Barat, kehadiran Indonesia di BRICS dapat memunculkan persepsi adanya perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Kondisi ini berpotensi memengaruhi dinamika hubungan bilateral dengan negara-negara Barat, terutama dalam isu perdagangan, investasi, dan kerja sama strategis lainnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjaga keseimbangan diplomasi dengan memastikan bahwa keterlibatannya di BRICS tidak mengorbankan hubungan baik dengan mitra tradisional, sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kancah global.

Selain itu, ancaman geopolitik Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap negara-negara BRICS menambah dinamika baru dalam hubungan internasional. Trump mengancam akan memberlakukan tarif hingga 100% pada impor dari negara-negara anggota BRICS—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—jika mereka melanjutkan rencana menciptakan mata uang baru yang dapat menyaingi dominasi dolar AS. Langkah ini bertujuan mempertahankan supremasi ekonomi Amerika dan posisi dolar sebagai mata uang utama dalam perdagangan global. Ancaman ini tidak hanya memengaruhi negara-negara BRICS, tetapi juga menimbulkan tantangan tambahan bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan diplomasi dan memperkuat posisinya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

Dapat kita ketahui, BRICS sangatlah potensial untuk Indonesia dalam memperluas pengaruhnya di panggung global, memperkuat kerja sama ekonomi, dan meningkatkan posisi strategis di kawasan. Namun, keanggotaan ini juga membawa risiko yang mengancam, terutama dalam menjaga keseimbangan diplomasi dengan mitra tradisional dan menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, langkah strategis dan kebijakan yang bijaksana menjadi kunci bagi Indonesia untuk memaksimalkan manfaat sekaligus memitigasi potensi dampak negatif dari keterlibatannya di BRICS.


Sumber:
CNN. (2024, November 30). Trump threatens BRICS nations with tariffs over new currency plans. Retrieved from https://edition.cnn.com/2024/11/30/politics/trump-brics-currency-tariff/index.html
BBC News. (2024). Tump Threatens 100% tariff on BRICS Nations If The Try to Replace Dollar. Retrieved January 7, 2025, from https://www.bbc.com/news/articles/cgrwj0p2dd9o
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2025, January 6). Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on Indonesia Becoming a Full Member of BRICS. Retrieved January 7, 2025, from https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/fyrbt/202501/t20250106_11527794.html

Read More

, ,

Langganan: Postingan (Atom)